Pergulatan

Sejarah dan Dampak Politik
Oleh: Nurul Fahmy

Dalam kitab usang Plato, Republik, ada pesan Socrates tentang dongeng yang harus diceritakan kepada anak-anak. Menurutnya, para pejabat negara harus mengawasi penulisan fabel dan legenda dan menolak semua yang tidak memuaskan. “Demi pembangunan watak anak-anak,” lanjut filsuf tua itu lagi, “kita harus memerintahkan kepada segenap ibu dan inang pengasuh agar menceritakan dongeng-dongeng yang telah kita—pejabat negara, kaum cendekiawan, dan lain-lain—setujui saja.”
Lantas, amsal tentang legenda ini dipahat di atas batu dan dijadikan prasasti, diukir menjadi relief dan dituliskan dalam buku-buku sejarah. Bahkan nyaris selama beberapa abad Nusantara dalam kejayaan Majapahit, plus 32 tahun dalam konteks keindonesiaan dalam rezim Orde Baru, sejarah menjadi sesuatu yang pasti, mutlak, kaku dan beku. Berdosa jika dikoreksi. Jikapun ada yang harus dikoreksi, haruslah lewat sensor ketat penguasa. Dan, selagi tidak mengganggu kepentingan politik penguasa, koreksi ini sah-sah saja. Dengan demikian—untuk menghindari sensor itu—adalah wajar sekiranya Mpu Prapanca dalam Negarakertagama, membutuhkan banyak metafora dalam menggambarkan sisi kelam kehidupan rakyat di Majapahit.
Begitulah, koreksi atas kesalahan pembuatan jumlah dana yang ‘disetorkan’ kepada pemerintah pusat oleh para pejuang rakyat di Jambi muncul dari Usman Meng—pelaku sejarah Jambi—dan segera direspon oleh Wakil DPRD Jambi. Jumlah dana dalam relief yang baru saja selesai dibuat dan diresmikan pada 6 Januari lalu oleh Gubernur Jambi, sempena perayaan hari jadi Provinsi Jambi itu, seharusnya menurut Usman Meng adalah 380 dolar Singapura, bukannya 350 seperti yang terpahat. Dalam pada itu pula, Usman Meng ‘mencak-mencak’ seraya mengkoreksi tulisan kantor gubernur pada relief itu, yang menurutnya lagi harus ditulis dengan kata “Goebernoer” dalam ejaan lama.

Bukannya menyelidiki—atau menginsyafi diri—tentang kebenaran jumlah uang tersebut, Wakil DPRD Provinsi Jambi dengan serta merta—ketika ditanya sejumlah wartawan—menudingkan tunjuk (mencari kambing hitam) kepada seniman pembuat relief, seraya mengatakan, “ini adalah kesalahan mereka.” Seniman yang gemetar karena minimnya tinjauan historis atas relief yang mereka pahat, bergegas mengayunkan palu, menghancurkan karya yang telah mereka buat sendiri, demi mengubah data tersebut.
Informasi apa yang kita dapatkan dari kejadian ini. Sekilas kita dapat mengetahui minimnya pengetahuan sejarah para pejabat dalam pemerintahan kita: termasuk Wakil DPRD sendiri, termasuk pimpinan proyek, atau kepala dinas atau siapapun yang menjadi pengawas proyek pembuatan relief yang menelan biaya 500 juta itu. Sehingga lalai, dan dengan begitu mudah ‘diintimidasi’—meski ‘intimidasi’ ditujukan untuk mengkoreksi kesalahan—oleh pelaku sejarah. Dan anehnya, dengan mudahnya mereka lempar batu sembunyi tangan, mengunjukkan kesalahan kepada seniman pembuat relief.
Adalah wajar, sebagai pelaku sejarah, Usman Meng sangat peduli tentang hal ini. Karena setidaknya beliaulah yang mengetahui kejadian sebenarnya. Selain bernostalgia, Usman jelas bermaksud meluruskan sejarah. Tapi, lepaskah Usman Meng dari faktor distorsi, subjektifitas, karena usia yang lama atau ancaman keuzuran? Bagaimana kalau saat itu beliau sudah wafat, atau tidak hadir di tempat? Bagaimana kalau seandainya pada saat itu beliau sedang ngawur, misalnya, karena pikun, atau sedang terkena sindrom paranoina kolonialisme atau sindrom lainnya, sehingga data yang disampaikan menjadi fiktif sesuai apa yang ada di kepalanya saja? Sudah tentu kesalahan penulisan data sejarah ini akan terus terpatri di sana.

Inilah yang harus dibuktikan secara objektif. Membuka kembali berkas-berkas kuno tentang sejarah perjuangan rakyat Jambi pada saat itu: Sejarah lokal yang tak pernah diajarkan di sekolah-sekolah di provinsi ini. Materi sejarah yang terlanjur didominasi oleh cerita tentang kepahlawanan para pejuang pusat dan sentral-sentral pergerakan.

Anak sekolah mana di ranah bertuah ini yang mengetahui siapa itu Kolonel Abunjani, atau Sultan Thaha Syarifudin? Sudah tentu, selain nama jalan di kawasan Sipin dan nama bandar udara, sedikit sekali informasi yang mereka dapatkan tentang itu.
Lagi, kita tanyakan kepada anak sekolah di daerah ini, siapa di antara mereka yang mengetahui sepak terjang Orang Kayo Hitam yang terlanjur diselimuti mitos keris Siginjai? Tak satupun mungkin dari mereka yang mengetahui bagaimana kisah sang legenda itu, selain cerita-cerita mistik tentangnya. Bahkan orang tuapun tidak. Termasuk juga kuncen penjaga makam. Makam yang sebentar lagi hilang digerus abrasi sungai Batanghari yang dilalu-lalangi tongkang-tongkang yang mencangklong kekayaan alam Jambi. Kisah sang legenda yang tenggelam ditelan cerita kehebatan Naruto dan keseksian Paris Hilton. Makam yang senantiasa disinggahi oleh peziarah (termasuk para pejabat) untuk meminta berkat dan restu, sambil memberikan sesaji, berupa seekor ayam atau kambing.

Eitt, tunggu sebentar! Sebelum mempertanyakan anak sekolah yang sedang masyuk dengan handphone-nya sambil ber-sms ria, seraya mengatakan “emang gue pikirin”, sebaiknya kita pertanyakan Wakil DPRD dan pejabat yang hadir pada saat itu—termasuk Gubernur—tentang pengetahuan mereka atas sejarah daerahnya sendiri. Pernahkah mereka mempelajari sejarah lokal perjuangan rakyat Jambi ketika duduk di bangku sekolah, dulu? Atau sejauh mana kebertahuan mereka tentang sejarah daerah yang mereka kuasai ini? Sehingga koreksi harus datang dari pelaku sejarah sendiri. Tidakkah pada waktu itu mereka insyaf, bahwa sekiranya data tersebut adalah salah?
Ah, daripada saling salah-menyalahkan, mending kita mempertanyakan guna sejarah bagi masyarakat luas dan tentunya juga bagi para pejabat. Misalnya, adakah dampak politis dari kesalahan penulisan data pada relief itu terhadap ‘gonjang-ganjing’ pilwako yang akan datang? Atau, adakah dampak sosial dari kesalahan penulisan data sejarah itu terhadap rasa lapar, penanggulangan banjir, perbaikan ekonomi warga, atau adakah kesalahan itu berdampak terhadap nilai ekspor hasil bumi yang mengalami inflasi? Tidak ada. Toh, kesalahan itu tidak berdampak apa-apa, kecuali bagi Usman Meng sendiri.
Beruntunglah Usman Meng yang pernah memanggul senjata itu, dan pernah meletuskan bedilnya ke arah gerombolan pasukan penjajah, cukup disegani. Sehingga suaranya terdengar sebagai letusan meriam. Sehingga orang-orang di sekitarnya kasak-kusuk saling menyalahkan. Dan, malanglah nasib seniman pembuat relief yang tak punya referensi dan tinjauan historis. Dan juga sejauh ini, koreksi itu dibenarkan, karena tidak mengandung muatan yang berdampak politis.
Namun, adakah dampak politis dari tidak tersebutkannya capaian-capaian yang telah diraih Pemkot Jambi dalam pidato Gubernur di depan khalayak pada 6 Januari lalu? Banyak. Salah satunya adalah dampak terhadap pencitraan dan legitimasi prestasi Pemkot Jambi. Dan ini jelas berpengaruh terhadap kepentingan politik dan kampanye pilwako yang akan datang. Siapa yang peduli, siapa yang kecewa? Banyak. Di antaranya adalah Walikota sendiri. Namun tidak bagi Gubernur yang kelelahan membacakan draf pidatonya. “Tidak mungkin semuanya harus disebutkan, bukan? Lagipula itu tidak ada dalam konsep pidato saya.” Ujarnya. Nah! Siapa yang salah? Siapa yang harus dikambinghitamkan? Lantas, apakah ini juga dapat dikategorikan kesalahan penulisan sejarah, karena sengaja tidak dituliskan dan disebutkan? Atau sengaja menutup mata terhadap sejarah?
“Tolong jangan dipolemikkan,” ujar Kabag Humas Setda Kota Jambi, setelah mengumpulkan sejumlah wartawan dan membacakan prestasi yang diraih oleh instansi tempat ia berdinas. Apa maksudnya, coba? Ah, politik dan sejarah, sesuatu yang paradoks di negeri ini. Sejarah ternyata masih saja akan dipelintir demi kepentingan politik.
* * *
Nurul Fahmy,